Sinarkalteng.com, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara memastikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur menjadi prioritas dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, ST., MT saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Barito Utara dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 di Gedung DPRD setempat, Senin (20/7/2026).
Shalahuddin mengatakan pemerintah daerah tetap memenuhi ketentuan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja daerah.
“Alokasi anggaran bidang pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Barito Utara,” ujarnya.
Dalam rancangan KUA dan PPAS 2027, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp1,866 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp177,866 miliar dan pendapatan transfer Rp1,688 triliun.
Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,699 triliun. Rinciannya meliputi belanja operasi Rp1,462 triliun, belanja modal Rp963,465 miliar, belanja tidak terduga Rp101,5 miliar, serta belanja transfer Rp171,764 miliar. Adapun pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp971,374 miliar.
Selain pembangunan SDM, pemerintah daerah juga melanjutkan pembangunan infrastruktur melalui skema kegiatan tahun jamak atau multiyears periode 2026–2029 dengan total pagu anggaran mencapai Rp862,3 miliar.
Sejumlah proyek strategis yang masuk dalam program tersebut antara lain pembangunan Jembatan Lemo Seberang–Desa Lemo, Jembatan Sikan–Tumpung Laung, Jembatan Lahei Seberang–Lahei, peningkatan Jalan Km 34–Simpang Mampuak, peningkatan Jalan Simpang Mampuak–Simpang Benangin, serta pelebaran jalan dalam Kota Muara Teweh dan pembangunan kembali fasilitas yang terdampak.
Shalahuddin berharap pembahasan KUA dan PPAS 2027 bersama DPRD dapat berjalan cermat dan tepat waktu. Menurutnya, pembahasan yang matang diperlukan agar kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Sah)
