Dewan Apresiasi Penanganan Longsor di Lanjas, Tapi Ingatkan Jangan Asal Bangun

Sinarkalteng.com, MUARA TEWEH – DPRD Barito Utara mengapresiasi langkah cepat Dinas PUPR dalam menangani longsor di anak Sungai Bengaris RT 29, Kelurahan Lanjas. Namun, pelaksanaan pekerjaan diminta tidak dilakukan asal-asalan.
Anggota DPRD Barito Utara, Gun Sriwitanto, menilai penanganan cepat di lokasi longsor memang penting, terutama karena menyangkut keselamatan warga.
“Kami mengapresiasi gerak cepat Dinas PUPR dalam menangani longsor di wilayah tersebut. Ini menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan masyarakat,” kata Gun Sriwitanto, Kamis (2/4/2026).
Meski begitu, ia menekankan bahwa kualitas konstruksi harus menjadi perhatian utama agar pekerjaan yang dilakukan tidak justru menimbulkan persoalan baru.
Gun menyebut, pekerjaan yang sedang berjalan masih berupa pondasi dan perlu dipastikan sesuai dengan desain teknis yang semestinya.
“Pekerjaan jangan sampai tidak sesuai, terutama jika tidak mengikuti bentuk konstruksi seperti letter U. Kalau hanya pondasi tanpa perhitungan yang matang, dikhawatirkan bisa berisiko runtuh,” tegasnya.
Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Kepala Dinas PUPR terkait kondisi di lapangan. Dari komunikasi itu, menurutnya, masih terbuka ruang evaluasi terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung.
“Saya sudah berkomunikasi dengan kepala dinas, dan beliau menyampaikan silakan ditinjau kembali. Artinya ada ruang untuk evaluasi agar pekerjaan ini benar-benar maksimal,” ujarnya.
Menurut Gun, kondisi tanah di lokasi longsor cukup rawan karena tergolong labil dan bercampur batuan jawung. Karena itu, pendekatan teknis yang matang dinilai sangat diperlukan.
Ia juga menyoroti harapan masyarakat agar penanganan longsor tidak sekadar cepat, tetapi juga kuat dan tahan lama.
“Masyarakat berharap penanganannya tidak terkesan asal-asalan. Mengingat kondisi tanah yang labil, maka konstruksi harus diperkuat agar mampu bertahan dan tidak menimbulkan longsor susulan,” jelasnya.
Gun menegaskan, DPRD tetap mendukung penanganan yang dilakukan pemerintah daerah, tetapi pengawasan terhadap kualitas pekerjaan harus tetap berjalan.
“Kita tetap memberikan apresiasi, tetapi juga disertai kritik. Harapan kita pekerjaan ini benar-benar maksimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” pungkasnya. (Sah)