Sinarkalteng.com, MUARA TEWEH – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Taufik Nugraha, menegaskan komitmennya mengawal penyelesaian persoalan perizinan dan status kawasan yang dinilai menjadi salah satu kendala percepatan pembangunan di daerah.
Hal itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah di Gedung DPRD Barito Utara, Senin (22/6/2026).
Menurut Taufik, pemerintah daerah perlu mempercepat proses pengurusan berbagai dokumen perizinan agar tidak menghambat pembangunan maupun investasi.
Selain itu, ia menyoroti masih adanya fasilitas pemerintahan yang berada di kawasan berstatus hutan produksi sehingga memerlukan penyelesaian melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kondisi ini harus segera dicarikan solusi. Jangan sampai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terhambat karena persoalan status kawasan yang belum tuntas,” katanya.
Taufik menyatakan Fraksi PDI Perjuangan siap mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada kementerian terkait maupun Komisi XII DPR RI.
“Kami siap memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga ke tingkat pusat agar berbagai hambatan pembangunan di Barito Utara dapat segera diselesaikan,” tegasnya.
Ia berharap koordinasi seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga penyelesaian persoalan perizinan dan status kawasan dapat dipercepat, sekaligus membuka ruang bagi pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Sah)
