Sinarkalteng.com, MUARA TEWEH – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah untuk ke-11 kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Patih Herman AB, dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRD Barito Utara dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD setempat, Selasa (14/7/2026).
Patih Herman mengatakan capaian opini WTP menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami dari Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara atas keberhasilannya mempertahankan opini WTP yang ke-11 kalinya dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, serta atas meningkatnya realisasi pendapatan daerah,” ujarnya.
Namun, Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah tidak berpuas diri. Masih terdapat potensi kebocoran pendapatan yang perlu diantisipasi dengan strategi optimal untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain persoalan pendapatan, Fraksi Demokrat menyoroti besarnya SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp2,11 triliun. Fraksi tersebut berharap sisa anggaran itu dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai program pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
Prioritas yang didorong antara lain percepatan pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan penghubung antarkecamatan dan desa. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk membuka akses pendidikan, pelayanan kesehatan, sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian masyarakat.
Fraksi Demokrat juga mendorong peningkatan sarana dan prasarana puskesmas di wilayah kecamatan dan desa, perbaikan fasilitas pendidikan, serta pemberian beasiswa untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Barito Utara Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya dibahas bersama sesuai mekanisme yang berlaku. (Sah)
