Paripurna DPRD Bahas Hasil Evaluasi LKPJ Bupati Barito Utara Tahun 2025

Sinarkalteng.com, MUARA TEWEH – DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Paripurna II Masa Sidang III Tahun 2026 dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barito Utara Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Barito Utara, Jumat (24/4/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Henny Rosgiaty Rusli, serta dihadiri Ketua DPRD Mery Rukaini, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Sekretaris Daerah, anggota DPRD, staf ahli bupati, asisten sekda, kepala perangkat daerah, dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Henny Rosgiaty Rusli menegaskan bahwa penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, rekomendasi yang disusun DPRD merupakan hasil pembahasan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2025.
“Rekomendasi yang disampaikan DPRD ini merupakan hasil pembahasan yang telah dilakukan secara komprehensif, sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025,” ujarnya.
Ia berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang.
Selain itu, DPRD juga berharap hubungan kemitraan antara lembaga legislatif dan eksekutif terus terjaga dengan baik guna mewujudkan pembangunan daerah yang lebih optimal.
“Melalui forum paripurna ini, kita berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjalin dengan baik, sehingga setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Barito Utara,” tambahnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari mekanisme konstitusional dalam mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. (Sah)