Sinarkalteng.com, MUARA TEWEH – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan sikap menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara Fraksi PDIP, Naruk Saritani, dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang II di Gedung DPRD, Selasa (10/3/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi PDIP menilai RPJMD ini adalah dokumen strategis yang akan menjadi arah kompas pembangunan selama lima tahun ke depan demi mewujudkan Barito Utara yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.
“Kami mengapresiasi penyusunan dokumen ini yang dinilai sudah selaras dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Naruk.
Meski demikian, Fraksi PDIP memberikan sejumlah catatan penting. Salah satunya adalah perlunya perhatian lebih serius terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Sampai saat ini masih ada desa yang terbatas akses infrastrukturnya, baik jalan, listrik, air bersih, maupun layanan publik. Oleh karena itu, kami mendorong agar program prioritas lebih berpihak pada wilayah tertinggal dan masyarakat rentan,” tegasnya.
Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi anggaran. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka, tepat sasaran, dan bersih dari praktik korupsi.
Selain itu, mereka mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan perizinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
“Dengan berbagai catatan dan masukan tersebut, Fraksi PDIP menyatakan menerima dan menyetujui Raperda RPJMD 2025–2029 ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” pungkas Naruk.
Ia berharap, dokumen perencanaan ini benar-benar menjadi landasan kuat yang mampu membawa kesejahteraan nyata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Barito Utara. (Sah)
