Sinarkalten.com, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama DPRD mulai menyusun dan mematangkan arah kebijakan anggaran untuk tahun mendatang. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 ditekankan agar setiap program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Rapat pembahasan tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Barito Utara, Selasa (11/8/2026). Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, dan dihadiri para anggota DPRD, Sekretaris Daerah Barito Utara Drs. Muhlis, beserta seluruh jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
TAPD yang terdiri dari unsur BPKA, Bapperida, dan Inspektorat, memaparkan secara rinci rancangan anggaran yang telah disusun sebagai bahan pencermatan dan pembahasan bersama pihak legislatif.
Sekretaris Daerah, Muhlis, menyampaikan bahwa tahap pembahasan KUA-PPAS ini merupakan langkah krusial untuk menyelaraskan rencana pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah sekaligus kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Rancangan ini telah kami susun secara matang dan terukur, agar proyeksi pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, serta pelayanan publik pada tahun 2027 nanti dapat terlaksana secara optimal dan tepat sasaran,” ujar Muhlis.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk terus menjaga penyusunan anggaran agar tetap rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap program yang diusulkan wajib memiliki dasar perencanaan yang jelas serta berkontribusi nyata terhadap target pembangunan daerah. Masukan dan pandangan dari pihak DPRD juga dinilai sangat penting untuk menyempurnakan rancangan tersebut sebelum APBD 2027 ditetapkan secara resmi.
“Kita berharap proses pembahasan ini berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang solid, yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di tahun 2027,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menegaskan bahwa pihaknya akan mencermati secara mendalam setiap program beserta anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan anggaran tidak boleh hanya sekadar memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan semata, melainkan harus memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat luas.
“Kita harus memastikan bahwa setiap program prioritas yang direncanakan benar-benar berorientasi pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat,” tegas Mery.
Ia juga menekankan bahwa pembahasan KUA-PPAS bukan sekadar membahas angka-angka dalam dokumen. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap rupiah anggaran yang disepakati dapat diterjemahkan menjadi program-program yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.
“Yang kita bahas bukan hanya soal angka di atas kertas, melainkan bagaimana anggaran tersebut nantinya dapat diwujudkan dalam bentuk program yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Pada rapat tersebut, TAPD juga memaparkan proyeksi pendapatan daerah, rencana belanja, serta strategi pembiayaan pembangunan. Seluruh materi tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di DPRD sebelum memasuki tahapan penyusunan APBD 2027 secara menyeluruh. Pemerintah daerah dan DPRD berharap seluruh proses berjalan secara terbuka, objektif, dan menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, transparan, serta tepat sasaran. (Sah)
