Sinarkalteng,com MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menunjukkan tekad kuat membenahi tata kelola pemerintahan serta memperkokoh sistem pencegahan korupsi. Hal ini disampaikan langsung Bupati H. Shalahuddin dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (13 Mei 2026).
Dalam pertemuan tersebut, Shalahuddin menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan mengutamakan pelayanan publik yang bersih. Ia juga menyampaikan penghargaan atas pendampingan berkelanjutan dari KPK melalui program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang mendorong kemajuan pengelolaan pemerintahan di daerah.
“Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK yang terus mendampingi kami mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujarnya.
Berbagai langkah nyata telah dilakukan untuk menindaklanjuti arahan lembaga antirasuah, mulai dari memantapkan kerja sama antarperangkat daerah, menyiapkan data lengkap dan akurat, hingga memperkuat fungsi pengawasan internal melalui Inspektorat.
Meski demikian, Bupati mengakui masih ada ruang pembenahan yang perlu diperhatikan, antara lain pengelolaan pokok pikiran DPRD, pengadaan langsung, penerapan sistem pembelian elektronik (e‑purchasing), serta pengelolaan hibah dan bantuan sosial.
Menurutnya, berani mengakui kekurangan adalah langkah paling awal dan penting menuju perbaikan birokrasi yang mendasar. “Keterbukaan ini menjadi dasar kami untuk terus berbenah agar tata kelola pemerintahan makin baik dan berkelanjutan,” tegasnya.
Hasil rapat ini diharapkan menjadi panduan bagi Pemkab Barito Utara dalam menyusun rencana kerja yang lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan.
Kegiatan ini turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti, Plt Direktur Koordinasi dan Supervisi III Imam Turmudhi, Plh Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Tri Desa Adi Nurcahyo, serta jajaran pemkab dan DPRD setempat. (Sah)
