Sinarkalteng.com, MUARA TEWEH – Fraksi Karya Indonesia Raya (FKIR) DPRD Barito Utara mengangkat persoalan infrastruktur dan pelayanan publik dalam pendapat akhir terhadap Raperda APBD 2026. Menurut juru bicara H. Tajeri, alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai 52,66 persen dari total belanja daerah—yaitu Rp1,71 triliun—yang akan dialokasikan untuk jembatan, air bersih, fasilitas kesehatan, dan pendidikan sampai ke pelosok desa.
Meskipun menyambut baik alokasi yang besar, FKIR menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana. “Kami minta semua dinas meningkatkan pengawasan agar tidak ada kekurangan pekerjaan atau proyek yang molor,” tegasnya di rapat paripurna.
Harapannya, APBD 2026 bisa benar-benar memperbaiki konektivitas antardesa. Namun, Tajeri juga mengungkap fakta lapangan yang mengkhawatirkan: penanganan jalan rusak dan jembatan di beberapa kecamatan, desa, dan dusun masih lambat meskipun sudah beberapa kali diajukan ke dinas. (Sah)
