Sinarkalteng.com, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyusun serangkaian langkah antisipasi untuk mengatasi berbagai situasi darurat, mulai dari bencana alam hingga kondisi sosial-ekonomi yang tidak menentu.
Pernyataan ini disampaikan Bupati H. Shalahuddin saat merespons pandangan umum dari seluruh fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang I Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung DPRD Barito Utara pada hari Rabu (4/3/2026).
Menurut Bupati, pemerintah daerah siap menetapkan status keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan yang berlaku jika terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan segera.
Tujuan utama penetapan status tersebut adalah untuk memungkinkan pihak berwenang mengambil tindakan cepat dalam penanganan kejadian serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.
Selain itu, di masa kondisi darurat, pemerintah daerah akan segera menyalurkan stok cadangan pangan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Upaya ini dilakukan guna menjamin bahwa kebutuhan dasar hidup masyarakat tetap tercukupi selama masa penanganan dan pemulihan kondisi darurat.
“Melalui rancangan peraturan yang tengah kita bahas, kami berkomitmen memastikan seluruh kebijakan pembangunan daerah terintegrasi dengan baik dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh masyarakat,” tegas H. Shalahuddin.
Rapat paripurna ini menjadi bagian krusial dalam proses pembahasan lima rancangan peraturan daerah (raperda) strategis, yang diharapkan dapat memperkuat arah pembangunan Barito Utara agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan tepat. (Sah)
