Sinarkateng.com, MUARA TEWEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB, menyoroti praktik operasional angkutan batu bara yang dinilai berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Sorotan tersebut diarahkan pada kontraktor pengangkutan PT Barito Bangun Nusantara (PT BBN) dan PT Batara Perkasa yang menggunakan kendaraan hauling dengan pelat nomor luar daerah, khususnya Jakarta (B).
Menurut Patih Herman pada forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama tiga perusahaan tambang PT BBN, PT Batara Perkasa, dan PT BDA pada Kamis (22/1/2026), tidak ada satupun unit hauling yang beroperasi dengan plat nomor lokal Kalimantan Tengah (kode KH). Praktik ini dinilai tidak sesuai dengan peraturan yang mengutamakan pendaftaran kendaraan di wilayah domisili usaha.
“Penggunaan plat luar daerah berarti potensi pajak kendaraan bermotor dan retribusi lainnya tidak masuk ke kas daerah Barito Utara,” jelas politisi dari Partai Demokrat tersebut.
Selain persoalan plat kendaraan, Patih Herman juga mengkritik komposisi tenaga kerja yang sebagian besar direkrut dari luar daerah. Menurutnya, kehadiran industri tambang seharusnya memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
“Sebagian besar pekerja bukan dari masyarakat Barito Utara. Ini menjadi perhatian kami karena seharusnya industri membuka lapangan kerja bagi putra-putri daerah,” tambahnya.
Dua poin tersebut disampaikan untuk mendorong evaluasi dan penertiban oleh pemerintah daerah. Patih Herman mengimbau Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pengawasan guna memastikan perusahaan patuh pada aturan, berkontribusi optimal terhadap PAD, dan memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai amanat peraturan. (Sah)
