Sinarkalteng.com, MUARA TEWEH – Pengelolaan keuangan daerah harus berjalan tepat guna, hemat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini ditegaskan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin saat membuka pertemuan awal bersama Tim BPK Perwakilan Kalimantan Tengah di Rumah Jabatan Bupati, Senin (20/4/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal penilaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2026.
Dalam arahannya, Bupati menyebut evaluasi semacam ini penting untuk melihat seberapa jauh target pembangunan tercapai sekaligus menemukan kendala yang perlu segera diatasi. “Penyusunan rencana dan anggaran bukan sekadar urusan administrasi belaka, melainkan alat utama agar manfaat pembangunan benar‑benar dirasakan warga,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala dinas untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan tingkat provinsi maupun nasional. Sektor yang menjadi fokus utama tahun ini meliputi pendidikan, kesehatan, penurunan angka kemiskinan, pembangunan prasarana, pengembangan pariwisata, serta ketahanan pangan.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas berbasis hasil kerja harus terus dijaga. Dokumen perencanaan mulai dari RPJMD hingga RKA harus konsisten, kerja sama antarsektor diperkuat, dan pemanfaatan sistem informasi dioptimalkan.
“Setiap rupiah yang dikelola adalah amanah masyarakat. Kita wajib mempertanggungjawabkannya secara moral maupun aturan,” tegasnya.
Di kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan permohonan maaf karena kegiatan diselenggarakan di rumah jabatan, mengingat dirinya masih dalam masa pemulihan pasca operasi.
Turut hadir Kepala Perwakilan BPIKB Kalteng, Sekretaris Daerah Barito Utara, kepala perangkat daerah, serta jajaran terkait lainnya. (Sah)
