Sinarkalteng.com, MUARA TEWEH – 28 November 2025 – Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Barito Utara telah resmi mengesahkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna VI Masa Sidang I di Gedung DPRD Kabupaten Barito Utara, menandai komitmen kuat untuk memperkuat landasan hukum daerah.
Kesepakatan atas 25 judul Perda/Qanun yang akan menjadi prioritas di tahun 2026 ini merupakan hasil pembahasan intensif antara pemerintah dan DPRD pada 21 November 2025. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan regulasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, dalam sambutannya menekankan bahwa peraturan daerah adalah instrumen kunci dalam mendukung otonomi daerah dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga. “Perda adalah fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga menambahkan bahwa Propemperda 2026 dirancang untuk meminimalisir tumpang tindih regulasi, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan memastikan bahwa setiap peraturan selaras dengan kepentingan masyarakat. “Kami berkomitmen untuk menghasilkan perda yang berkualitas, yang benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah,” tegasnya.
Dengan disahkannya Propemperda ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan DPRD siap bekerja sama untuk menghasilkan produk hukum yang tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting daerah, termasuk unsur Forkopimda, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, serta kepala perangkat daerah. Kehadiran mereka mencerminkan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kualitas hukum di Barito Utara.(Sah)
